Wilayah Indonesia merupakan perairan yang strategis terletak diantara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Lokasi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur perdagangan laut yang padat, tercatat pada Tahun 2017-2022, dari seluruh kapal yang melintas di perairan Indonesia 37% merupakan kapal nasional, dan 63% merupakan kapal asing. Alur pelayaran yang padat menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah pelanggaran batas wilayah di perairan Indonesia, tercatat sejak Tahun 2002 hingga 2019 telah terjadi sebanyak 3.281 pelanggaran hukum laut yang terjadi di perbatasan. Salah satu dampak signifikan yang pernah terjadi akibat pelanggaran batas wilayah negara adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang diklaim oleh Malaysia di perbatasan Kalimantan Utara. Dengan mempertimbangkan tingginya aktivitas perairan Indonesia terutama pelayaran kapal asing dan kejadian di masa lalu, perlu adanya sistem pemantauan untuk kapal asing di wilayah batas negara Indonesia. Automatic Identification System (AIS) merupakan sistem yang dapat melacak posisi dan data kapal secara realtime yang dapat digunakan sebagai sistem pemantauan kapal asing di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Bersama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT), tim peneliti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) akan mengembangkan AIS menjadi sistem pemantauan (monitoring) dan sistem peringatan dini (early warning) yang dapat memantau aktivitas kapal asing, di sekitar batas negara Indonesia-Malaysia di sekitar perairan Kalimantan Utara. Tim peneliti ITS bekerjasama dengan peneliti dari UBT untuk melakukan instalasi perangkat AIS di kampus UBT Tarakan. Selanjutnya tim peneliti akan mengembangkan algoritma sistem pemantauan dan peringatan dini kapal-kapal yang melintasi batas antar negara dengan memanfaatkan data AIS yang tertangkap oleh perangkat AIS di kampus UBT. Tindak lanjut atas pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem yang dikembangkan dapat dihubungkan dengan pihak otoritas terkait. Dari instalasi sistem ini diharapkan terbentuknya integrasi dalam pengawasan batas negara yang terpadu sehingga dapat mencegah berbagai kegiatan illegal yang mungkin terjadi yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di batas negara Indonesia.